UTANG PEMERINTAH SEBESAR RP 1.676 TRILIUN 90 PERSEN SISA PEMERINTAHAN LAMA

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 mencapai Rp 1.676 triliun.

Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Edisi Januari 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis (27/1/2011), mencatat angka tersebut merupakan angka sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp 8.991 per dollar Amerika Serikat.

Jumlah utang pemerintah pusat senilai Rp 1.676 triliun, terdiri dari utang dalam bentuk pinjaman (luar negeri) senilai 68,04 miliar dollar AS (36,5 persen).

Sementara itu, utang dalam bentuk surat berharga negara sebesar 118,39 miliar dollar AS atau Rp 1.064 triliun (63,5 persen).

Pinjaman senilai 68,04 miliar dollar AS (Rp 612 triliun) terdiri dari pinjaman bilateral sebesar 41,83 miliar dollar AS, pinjaman multilateral 23,13 miliar dollar AS, pinjaman komersial 3,02 miliar dollar AS, dan pinjaman suppliers 0,06 miliar dollar AS.

Sementara itu, surat berharga negara terdiri dari surat berharga negara dalam denominasi valuta asing sebesar 18,02 miliar dollar AS dan dalam denominasi rupiah sebesar 100,37 miliar dollar AS.

Jika dirinci berdasar negara/lembaga kreditornya, pinjaman luar negeri sebesar 68,04 miliar dollar AS yang terdiri dari pinjaman Jepang sebesar 30,49 miliar dollar AS (44,8 persen), Bank Pembangunan Asia 11,15 miliar dollar AS (16,4 persen), Bank Dunia 11,37 miliar dollar AS (16,7 persen), dan lainnya 15,05 miliar dollar AS (22,1 persen).

Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2009, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2010 menunjukkan kenaikan. Total utang pemerintah pusat per 31 Desember 2009 mencapai Rp 1.590,66 triliun atau 169,22 miliar dollar AS (kurs Rp 9.400 per dollar AS) yang terdiri dari pinjaman sebesar 65,02 miliar dollar AS (Rp 611 triliun) dan surat berharga negara sebesar 104,20 miliar dollar AS (Rp 979 triliun).

Penerbitan surat berharga negara selama 2010 terutama di pasar domestik antara lain untuk refinancing utang lama, mengurangi pinjaman luar negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik.

Sementara itu, pinjaman luar negeri pada 2010 naik dibandingkan 2009 terutama karena volatilitas nilai tukar rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam pinjaman luar negeri.